IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA PADA BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

Lake, Regina (2023) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA PADA BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA. Undergraduate thesis, Universitas Timor.

	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (356kB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf Download (1MB)
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB V) BAB V.pdf Download (1MB)
	Text (LAMPIRAN) LAMPIRAN.pdf Download (1MB)

Abstract

Regina Lake : Implementasi Kebijakan Pelatihan Sumber Daya Manusia Dalam Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja pada Badan Pegawasan Pemilihan Umum kabupaten Timor Tengah Utara. Dengan pembimbing utama Fidelis Atanus, S.Fil.,M.Si dan pembimbing II Agustinus Longa Tiza, S.Sos.,M.AP. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikn dan menganalisis elatihan Sumber Daya Manusia Dalam Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja pada Badan Pegawasan Pemilihan Umum kabupaten Timor Tengah Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deksriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar dan ukuran kebijakan ditemukan bahwa Pendidikan dan pelatihan bagi pegawai Bawaslu sangat penting dilakukan karena tugas Tugas Bawaslu yaitu umelakukan pencegahan dan penindakan; mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu; mengawasi pelaksanaan tahapan penyelengaraan pemilu; mencegah terjadinya politik uang; mengawasi netralitas Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia; mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan;menyampaikan kode etik penyelengara pemilu; menyampaikan dugaan tindak pidana pemilu kepada Gakkumdu; mengelola, memelihara dan merawat arsip; mengevaluasi pengawasan pemilu, mengawasi pelaksanaan peraturan Komisi Pemilihan Umum. Dan hal ini cukup sensitif maka dibutuhkan pendidikan dan pelatihan teknis bagi pegawai Bawaslu. Pendidikan dan pelatihan bagi pegwawai Bawaslu adalah Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000. selain itu juga acuan yang spesifik adalah tugas dan wewenang Bawaslu yang ada pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.Bawaslu Timor Tengah Utara cukup mendukung bahkan pegawai Bawaslu untuk mengembangkan diri melalui pelatihan-pelatihan teknis berkaitan dengan bidang kerja masingmasing.pelaksanaan pendidikan dan pelatihan hhsusnya berkaitan dengan komunikasi ditemukan bahwa kegiatan pendidikan dan peatihan umumnya agak teknis dan khsusus sehingga pemberi pelatihan juga biasanya dari Bawaslu Pusat ataupun Provinsi. Semua kegiatan tersebut biasanya terintegrasi dan memiliki garis komando yang jelas dan terkoordinasi dengan baik.Disposisi dari mereka yang mengikuti pelatihan cukup positif hal ini ditandai dengan adanya antusiasme yang besar dari pegawai dalam mengikuti pelatihan-pelatihan teknis namum terkadang ada pegawai yang menganggap kegiatan tersebut hanyalah formalitas saja.Lingkungan dimana kebijakan ini di implemenetasikan cukup mendukung proses pendidikan dan pelatihan

Actions (login required)

View Item