IMPLEMENTASI KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI DESA SUSULAKU KECAMATAN INSANA KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

Seo, Yohanes Baptista (2023) IMPLEMENTASI KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI DESA SUSULAKU KECAMATAN INSANA KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA. Undergraduate thesis, Universitas Timor.

	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (704kB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf Download (159kB)
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (711kB) | Request a copy
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (183kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (399kB) | Request a copy
	Text (BAB V) BAB V.pdf Download (34kB)
	Text (LAMPIRAN) Lampiran.pdf Download (1MB)

Abstract

Yohanes Baptista Seo / 22190048 (2024), “Implementasi Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Susulaku Kecamatan Insana Kabupaten Timor Tengah Utara” dibawah bimbingan Bapak Fidelis Atanus, S.Fil., M.Si selaku Pembimbing I dan Bapak Nikolaus Uskono, SH, M.Hum selaku Pembimbing II. Penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana Implementasi Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Susulaku Kecamatan Insana Kabupaten Timor Tengah Utara Dalam Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Informen berasal dari unsur pemerintah desa, Badan Perwakilan Desa dan tokoh adat yang terpilih secara purposive. Pengumpulan data dengan cara wawancara dan studi dokumen. Analisis data menggunakan pendekatan Miles dan Hubermen. Hasil penelitian menggunakan model implementasi George Edwards III meliputi komunikasi, sumberdaya, sikap pelaksana dan struktur birokrasi, menunjukkan bahwa Implementasi Kewenangan Lokal Berskala Desa Pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Susulaku dapat dijalankan dengan kondisi, yaitu: (1) komunikasi dilaksanakan melalui rapat dan sosialisasi, namun penerima kebijakan dinilai kurang taat dalam proses implementasi; (2) kapasitas Sumber Daya Manusia staf dipandang cukup, tetapi kemampuan teknis dalam mengoperasikan komputer/laptop dinilai masih kurang; (3) tersedia gaji untuk aparatur pemerintahan desa, tetapi besaran gaji dinilai masih kurang; (4) ada sarana dan prasarana kerja untuk implementor, tetapi untuk perangkat komputer/laptop masih kurang; (5) pengangkatan birokrat di desa sudah sesuai aturan; (6) ada alokasi insentif atau honor untuk implementor pada kegiatan tertentu; (7) implementor belum menerapkan Standar Operasional Prosedur kegiatan, (8) tugas dan fungsi implementor sudah tersedia jelas, tetapi ada sebagian tugas dan tanggungjawab staf belum terdistribusi, dan ada sebagian implementor yang kurang disiplin dalam bekerja. Untuk meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan, perlu dipehatikan beberapa hal, antara lain: (1) meningkatkan komunikasi dan sosialisasi kepada para penerima kebijakan; (2) meningkatkan kapasitas sumber daya implementor melalui pelatihan teknis; (3) pemerintah perlu menaikkan gaji aparatur desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa; (4) menambah jumlah perangkat komputer/laptop untuk staf; (5) membuat dan menerakan Standar Operasional Prosedur dalam proses implementasi kegiatan; (6) implementor perlu meningkatkan disiplin dan ketaatan terhadap aturan; dan (7) pimpinan harus memiliki ketegasan dalam mendistribusikan tugas dan tanggungjawab kepada bawahan.

Actions (login required)

View Item