PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAMPENYUSUNAN PERATURAN DESA DI DESA OEPUAH SELATAN KECAMATAN BIBOKI MOENLEU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

Romana, Hendrika (2023) PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAMPENYUSUNAN PERATURAN DESA DI DESA OEPUAH SELATAN KECAMATAN BIBOKI MOENLEU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA. Undergraduate thesis, Universitas Timor.

	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (764kB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf Download (239kB)
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (305kB) | Request a copy
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (208kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (274kB) | Request a copy
	Text (BAB V) BAB V.pdf Download (320kB)
	Text (LAMPIRAN) LAMPIRAN.pdf Download (1MB)

Abstract

Hendrika Romana, 22190021 Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unversitas Timor. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyusunan Peraturan Desa Di Desa Oepuah Selatan Kecamatan Biboki Moenleu Kabupaten Timor Tengah Utara. Dibimbing oleh pembimbing utama Dr.A.P. Aplonia Pala,S.Sos.,MM dan pembimbing pendamping Bapak Stefanus Bekun, S.Sos.,M.AP. Penelitian ini dilatar belakangi oleh peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam proses penyusunan peraturan desa di Desa Oepuah Selatan di mana setiap tahapan penyusunan peraturan desa selalu melibatkan peran dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sehingga peraturan desa merupakan peraturan perundang-undangan tingkat desa yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyusunan peraturan desa di Desa Oepuah Selatan Kecamatan Biboki Moenleu Kabupaten Timor Tengah Utara. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyusunan peraturan desa di Desa Oepuah Selatan yang pertama, kebijakan dalam hal ini proses pembuatan peraturan desa yang ada di Desa Oepuah Selatan selalu diawali dengan menganalisis situasi atau melihat masalah-masalah yang ada di Desa kemudian disusun dan dibahas bersama namun dalam proses penyusunan peraturan desa mengalami kendala sehingga perturan belum disahkan menjadi suatu peraturan yang sah. Kedua, strategi yang dilakukan oleh BPD Desa Oepuah selatan yaitu melihat masalah-masalah yang ada dan mengumpulkan masyarakat untuk melakukan musyawarah bersama bertujuan untuk masyarakat menyampaikan keluhan atau masalah yang dihadapi. Ketiga, komunikasi yang dilakukan anatara BPD dengan masyarakat Desa Oepuah Selatan itu bersifat terbuka dilhat dari BPD melakukan musyawarah dusun selalu di forum terbuka. Penelitian ini dapat disimpulan bahwa pertama, kebijakan yang dibuat oleh BPD Desa Oepuah Selatan belum disahkan menjadi sebuah peraturan yang sah tetapi masih dalam bentuk rancangan. Kedua, strategi yang dilakukan oleh BPD Desa Oepuah Selatan dalam penyusunan peraturan desa melalui musyawarah dusun dan musyawarah desa. Ketiga, komunikasi antara Badan Permusyawaratan Desa bersama pemerintah desa dalam penyusunan peraturan desa bersifat interen sedangkan komunikasi antara Badan Permusyawaratan Desa bersama masyarakat bersifat terbuka.

Actions (login required)

View Item