PERAN KOORDINASI DALAM PELAKSANAAN PROGRAM INDONESIA PINTAR SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (PIP-SMP) DI WILAYAH DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KECAMATAN KOTA KEFAMENANU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

Kalikit, Veaga Juliana (2021) PERAN KOORDINASI DALAM PELAKSANAAN PROGRAM INDONESIA PINTAR SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (PIP-SMP) DI WILAYAH DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KECAMATAN KOTA KEFAMENANU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA. Undergraduate thesis, Universitas Timor.

	Text (Abstrak) Abstrak.pdf Download (753kB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf Download (424kB)
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (354kB) | Request a copy
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (323kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (428kB) | Request a copy
	Text (BAB V) BAB V.pdf Download (190kB)
	Text (Lampiran) lampiran.pdf Download (617kB)

Abstract

Veaga Juliana Kalikit, NPM: 22170024 ” PERAN KOORDINASI DALAM PELAKSANAAN PROGRAM INDONESIA PINTAR SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (PIP-SMP) DI WILAYAH DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KECAMATAN KOTA KEFAMENANU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA” dengan pembimbing utama Dr. A.P Aplonia Pala, S.Sos., MM. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis mengenai proses pelaksanaan Program Indonesia Pintar. Penelitian ini adalah adalah kualitatif dengan fokus Komunikasi, kesadaran pentingnya koordinasi, kompetensi partisipan, kesepakatan, komitmen, dan insentif koordinasi dan kontinuitas perencanaan. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: komunikasi yang dijalankan oleh para pelaksana Program Indonesia Pintar baik ditingkat kabupaten maupun sekolah belum sepenuhnya berjalan optimal karena tidak adanya sosialisasi yang dilaksanakan oleh pihak dinas. Dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar semua pelaksana sudah menyadari mengenai pentingnya koordinasi sehingga koordinasi yang dijalankan sesuai dengan aturan yang ada. Berkaitan dengan kompetensi partisipan dibuktikan bahwa pihak dinas telah membentuk tim untuk mengkoordinir pelaksanaan program Indonesia pintar namun tim tersebut tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Kesepakatan dan komitmen dalam pemanfaatan program Indonesia pintar sudah ada, namun masih saja ada pihak yang kurang bertanggung jawab dengan apa yang telah ditetapkan. Seperti yang terjadi pihak sekolah telah membuat kesepakatan dengan orangtua penerima manfaat berkaitan dengan pembayaran uang komite pada saat selesai pencairan namun hal ini tidak diindahkan oleh orangtua siswa yang dibuktikan dengan banyaknya siswa penerima yang menunggak uang sekolah. Dalam pelaksanaan PIP tim yang telah dibentuk oleh pihak dinas untuk mengkoordinir sekolah-sekolah menengah pertama dalam bentuk monitoring dan evaluasi juga diberikan insentif yang berupa uang transportasi namun tim tersebut tidak pernah melakukan monitoring dan evaluasi. Berkaitan dengan kontinuitas perencanaan dikarenakan pihak dinas tidak pernah menjalankan monitoring dan evaluasi maka program ini tidak dapat diukur ada tidaknya feedback yang dihasilkan sehingga pihak dinas harus mengubah cara koordinasinya dan melakukan monitoring dan evaluasi yang rutin sesuai jadwal yang ditetapkan.

Actions (login required)

View Item