RELASI PEMERINTAH DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM PENETAPAN ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) DI KABUPATEN MALAKA (Studi Penelitian Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2022)

Bani, Maksimilianus Seki (2024) RELASI PEMERINTAH DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM PENETAPAN ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) DI KABUPATEN MALAKA (Studi Penelitian Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2022). Undergraduate thesis, Universitas Timor.

	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (863kB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf Download (94kB)
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (264kB) | Request a copy
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (88kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (379kB) | Request a copy
	Text (BAB V) BAB V.pdf Download (148kB)
	Text (LAMPIRAN) LAMPIRAN.pdf Download (1MB)

Abstract

Hubungan kemitraan yang dimaksudkan adalah terciptanya harmonisasi hubungan yang dilandasi pada prinsip kerja sama dalam rangka melaksanakan pembangunan di semua bidang, terutama dalam bidang otonomi dengan tujuan uatamnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Hubungan kemitraan bermakna bahwa Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah sama-sama mitra kerja untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsinya masing-masing dari kedua lembaga tersebut. Pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (UU Pemda) mengakibatkan beberapa perubahan di dalam model pengaturan dan sistem pemerintahan tentang pemerintahan daerah. UU Pemda menyebutkan bahwa Dewan Perwakila Rakyat Daerah (DPRD) dan Kepala Daerah berkedudukan sebagai penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diberikan mandat oleh rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitrasejajar dengan mempunyai fungsi yang berbeda. Untuk membangun pola hubungan yang ideal antara legislatif dan eksekutif dalam arti terciptanya keseimbangan antara kedua lembaga tersebut sangat tergantung pada sistem politik yang dibangun. Semakin demokratis sistem politik itu maka hubangan antara legislatif dan eksekutif akan semakin seimbang. Sebaliknya semakin tidak demokratis sistem politik suatu negara, maka yang tercipta dua kemungkinan, yaitu dominasi eksekutif yang menciptakan rezim otoriter dan dominasi legislatif yang menciptakan anarki politik. Dari uraian diatas maka penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut: 1. Belum optimalnay komunikasi yang dilakukan antara pemerintah daerah dan DPRD dalam penetapkan APBD di Kabupaten Malaka. 2. Penafsiran politik yang sangat kental antara pemerintah Daerah dengan DPRD dalam penetapkan APBD di Kabupaten Malaka. 3.Adanya hasrat politik yang saling mencuringakan antara pemerintah Daerah dengan DPRD dalam penetapkan APBD di Kabupaten Malaka. 4. Minimnya peran anggta DPRD untuk mengetahui mekanisme penyusunan APBD di Kabupaten Malaka. Sedangkan rumusan masalah dalam penulisan ini adalah: 1. Bagaimanakah relasi pemerintah daerah dan DPRD dalam penetapkan APBD di Kabupaten Malaka Tahun 2022?. 2. Bagaimanakah pengaruh aktor dalam relasi menetapkan APBD di Kabupaten Malaka Tahun 2022?. Pada tinjaun teoritis penulis mengambil teori-teori yang dianggap relevan berkaitan langsung dengan masalah yang dikaji oleh penulis yaitu Relasi pemerintah daerah dan DPRD dalam penetapkan APBD di Kabupaten Malaka Tahun 2022 di Kabupaten Malaka. Dan pada Bab metode penelitian penulis menggambarkan bagimana alat ukur yang dipakai dalam menganalisis penelitian ini yaitu lebih fokus pada masalah relasi pemerintah daerah dan DPRD dalam penetapkan APBD di Kabupaten Malaka Tahun 2022

Actions (login required)

View Item